Pendidikan
yang tidak merata merupakan salah satu keresahan sebagian besar masyarakat, yang
hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Kurang meratanya pendidikan
tersebut menitik beratkan pada dua aspek utama, yaitu aspek kuantitas dan aspek
kualitas. Undang-undang pasal 31 ayat (1) 1945 menyatakan bahwa “setiap warga
negara berhak mendapatkan pendidikan” masih belum terealisasi dengan baik. Sebab,
masih terdapat golongan masyarakat yang belum memperoleh haknya dalam mengenyam
pendidikan.
Hanya
anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia, tidak
mungkin kita mengharapkan bangsa lain!” B. J. Habibie.
Sebuah
tamparan bagi kondisi pendidikan Indonesia yang saat ini masih jauh dari kata
layak. Figur aset pendidikan Indonesia saat ini yang tidak merata menjadi tolak
ukur rendahnya kualitas bangsa, baik dalam kacamata lokal maupun kacamata
Internasional. Sebagaimana yang kita resahkan, permasalahan ketidakmerataan
pendidikan merupakan permasalahan yang klasik dan berkesinambungan.
Indonesia
adalah negara besar dengan jumlah penduduk hingga 261,1 juta di tahun 2016 dan
luas wilayah 1.905 Km persegi. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sebesar
itu, tentunya tidak mudah dalam pengelolaan negara itu sendiri, terutama
pendidikan. Pendidikan di Indonesia sendiri tergolong masih rendah dibanding
dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan negara lainnya.
Pendidikan di
Indonesia masihlah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan mutu pendidikan
negara lain. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia terkesan buruk,
mutu pendidikan di desa tidak sebanding mutu pendidikan di kota. Mutu
pendidikan di desa atau daerah tertinggal masih jauh dari kata baik mengenai
kualitasnya, masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta
tenaga pengajar yang tidak kompeten dan jumlahnya yang lebih sedikit
dibandingkan kota. Mulai saat ini, permasalahan mutu pendidikan di Indonesia
harus mulai dicarikan solusinya.
Pendidikan merupakan peranan yang sangat
penting, terutama di zaman sekarang karena sebagai penunjang kehidupan. Dengan
Pendidikan, banyak masyarakat yang mendapat perkerjaan dengan layak. Selain itu,
pengembangan kajian pendidikan pun harus diimbangi dengan tata krama yang baik sesuai
dengan apa yang terjadi di masyarakat sosial.
Indonesia merupakan negara yang
berpendidikan, akan tetapi pendidikan di Indonesia belum merata. Penyebab
pendidikan di Indonesia belum merata, antara lain ialah faktor minimnya
sumber daya masyarakat (SDM), rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan
prasarana yang menunjang untuk pendidikan.
Banyak daerah diluar sana yang masih minim
tentang pendidikan, terutama di daerah bagian timur pelosok sana, bahkan bukan
hanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun juga rendahnya tenaga
pendidik, sehingga memerlukan tenaga pendidik dari luar.
Salah satunya penyebab dari faktor
kemiskinan anak-anak yang masih dibawah umur membantu ekonomi keluarganya,
sehingga menghambat pendidikannya. Oleh karena itu, pemerintah haruslah membuka
mata untuk memikirkan pentingnya untuk meratakan pendidikan di Indonesia,
terutama bagi sekelompok masyarakat dipelosok terpencil.
Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini
sangat memperhatikan dengan bukti data UNESCO tahun 2000 tentang indeks
pengembangan manusia (Human development indeks) yaitu merupakan komposisi dari
peringkat kecapaian pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.
Banyak hal yang harus diperbaiki di
Indonesia. Baik dari pemerintah maupun masyarakat yang menjadi tokoh peran
penting dalam perubahan pendidikan di Indonesia ini. Agar dapat menciptakan
sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan mampu bersaing dengan
negara berkembang dan negara maju lainnya.
Dimulai dari sosialisasi masyarakatnya,
mewajibkan belajar selama 12 tahun, memperbaiki kualitas guru, dan melengkapi
sarana dan prasarana pendidikan ditempat tempat terpencil, terutama di sekolah
yang berada di daerah pelosok-pelosok negeri. pembelajaran yang efektif dan diperlukan tenaga
pengajar yang profesional dan diberlakukannya kurikulum yang baik dan mempunyai
keserasian dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
Ada seseorang
yang berpendapat bahwa Pendidikan negeri dengan swasta berbeda jauh mengenai
fasilitas, tenaga pendidik dan lain sebagainya. Memang kalau kita perhatikan lagi bahwa sekolah swasta dan
negeri ketimpangan nya terlalu jauh.
Ada perbedaan
signifikan antara sekolah negeri dan swasta terutama untuk jenjang sekolah
dasarnya, dan sebenarnya sekolah di swasta itu materinya dan bobotnya lebih
berat daripada sekolah negeri meskipun menggunakan kurikulum yang sama.
Pertama
pemerintah harus melakukan pemaksimalan penggunaan dana APBN tersebut seperti
pembuatan program-program yang konkrit, efisien dan sistematis sehingga
terciptanya kualitas pendidikan yang berkualitas dan merata di negeri ini.
Kedua, perlunya integrasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah
pendidikan.
Pengajaran
pada pembelajaran anak bisa bersifat Indoor dan Outdoor. Pada kegiatan Indoor,
bisa dilakukan pengajaran dengan menggunakan metode learning by doing membaca
dan menulis, pengajaran akhlak dan moral, pengajaran pengenalan huruf abjad
maupun hijaiyah, pemberian motivasi, pengenalan teknologi, dan lainnya. Pada
kegiatan outdoor, relawan mengajak untuk menjelajah alam, bermain, dan
berkreasi. Melalui solusi-solusi di atas tersebut, Indonesia tentunya
membutuhkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda.
Pemerintah
tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, perlu ada
keterlibatan masyarakat misalnya dalam pemerataan pendidikan di negeri ini.
Sekarang sudah banyak relawan-relawan dari masyarakat yang peduli akan
pendidikan di pelosok pelosok negeri, melihat hal ini, seharusnya pemerintah
tinggal memfasilitasi relawan-relawan tersebut sehingga percepetan pemerataan
pendidikan di Indonesia terlaksana dengan baik. Selain itu, ada lagi unsur
masyarakat muda berpendidikan yang memiliki potensi untuk membantu proses
percepetan pemerataan pendidikan salah satunya mahasiswa.
Pada
program KKN atau pengabdian masyarakat, tetapi belum terintegrasi dengan baik,
dan kurang maksimal baik dari anggaran, waktu, dll. Oleh karena itu, pemerataan
pendidikan di Indonesia bisa dilaksanakan apabila pemerintah dapat
memkasimalkan penggunaan dana untuk pendidikan dan juga integrasi dengan
masyarakat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Kontributor: Ayu Sagita
