Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, pada 13 Juni 2026 menarik untuk diperhatikan. Qodari menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menghemat anggaran hingga Rp300 triliun sebagai bagian dari upaya menghentikan pemborosan dan kebocoran APBN. Klaim ini diungkapkan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai tanggapan atas kritik yang muncul di jalanan. Dalam aksi unjuk rasa di Jakarta pada 12 Juni 2026, mahasiswa mengkritik pengelolaan anggaran pemerintah yang dianggap boros, sebuah kritik yang sebenarnya bukan hal baru mengingat isu pemborosan anggaran negara memang sering muncul dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Pernyataan Qodari pun tampak menjadi perisai verbal terhadap tuntutan tersebut, sebuah tanggapan cepat yang lebih terasa sebagai upaya meredakan ketegangan daripada membuka ruang dialog yang sejati. Namun, pertanyaannya sederhana, apakah angka Rp300 triliun itu cukup untuk meredakan perdebatan, atau justru memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih mendalam?
Jika klaim tersebut benar, maka hal itu patut diapresiasi. Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan penghematan pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial, dan kebijakan tersebut dikatakan menghasilkan efisiensi sekitar Rp300 triliun. Tindakan seperti ini, jika dilihat dari sisi niat, sejalan dengan upaya menata belanja negara yang selama ini sering dikritik karena kurangnya prioritas dan rentan tumpang tindih antar-kementerian dan lembaga. Selain itu, kebijakan ini dinyatakan memangkas belanja yang tidak produktif dan mengalihkannya ke sektor strategis, dengan penekanan bahwa efisiensi bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga upaya serius untuk melindungi hak rakyat dari kebocoran anggaran. Niat semacam ini memang selaras dengan semangat reformasi fiskal yang sudah lama diharapkan publik, yaitu agar setiap rupiah dari APBN benar-benar sampai kepada sasaran yang tepat. Namun, niat baik dan hasil nyata adalah dua hal yang berbeda, dan keduanya memerlukan pembuktian yang jelas, bukan hanya pernyataan normatif dari para pejabat publik.
Masalahnya, kritik mahasiswa menunjukkan bahwa isu pengelolaan APBN masih menjadi perhatian masyarakat. Transparansi mengenai sumber penghematan, pos anggaran yang dipangkas, serta pemanfaatan kembali dana hasil efisiensi menjadi hal penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Tanpa adanya dokumen resmi yang merinci angka tersebut secara rinci, klaim sebesar apa pun akan sulit dibedakan dari sekadar pernyataan politik untuk meredam tekanan publik. Angka Rp300 triliun memang terdengar besar dan mengesankan, tetapi tanpa rincian yang dapat diverifikasi, angka tersebut hanya menjadi retorika dalam perang narasi antara pemerintah dan para pengkritiknya. Publik berhak mengetahui dari pos mana penghematan itu berasal, ke mana dana tersebut dialihkan, dan siapa yang mengawasi prosesnya. Tanpa pengawasan yang jelas, potensi penyalahgunaan dana hasil efisiensi tetap terbuka.
Di sisi lain, perlu diakui bahwa Presiden Prabowo juga menyoroti besarnya potensi pemborosan dalam anggaran negara yang dinilai tidak efisien dan berisiko mengarah pada praktik korupsi. Ia juga menyinggung skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di angka 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di angka 3,6. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inefisiensi anggaran yang diperkirakan mencapai 30 persen. Perbandingan ini penting karena ICOR yang tinggi mengindikasikan bahwa setiap rupiah investasi pemerintah menghasilkan output ekonomi yang relatif lebih kecil dibandingkan negara lain, sehingga masih terdapat ruang yang luas untuk memperbaiki efisiensi belanja negara. Realitas ini menunjukkan bahwa pemborosan bukan sekadar asumsi, melainkan persoalan lama dalam tata kelola keuangan negara yang telah berlangsung lintas pemerintahan. Oleh karena itu, langkah efisiensi memang sudah seharusnya dilakukan secara serius dan berkelanjutan, bukan hanya muncul sebagai respons terhadap tekanan publik.
Pada akhirnya, pemerintah dituntut tidak hanya menyampaikan angka efisiensi, tetapi juga menyediakan data yang dapat diverifikasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Demokrasi tidak dapat berjalan hanya dengan klaim sepihak, melainkan memerlukan akuntabilitas yang nyata, termasuk mekanisme audit independen yang mampu memastikan bahwa angka yang disampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa yang turun ke jalan bukan semata-mata meragukan angka Rp300 triliun, tetapi menginginkan pemerintahan yang transparan, jujur, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Tuntutan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang sehat dalam demokrasi. Jika efisiensi itu memang benar-benar ada, maka pemerintah perlu membuktikannya melalui data yang terbuka dan dapat diperiksa oleh siapa pun. Jika tidak, klaim tersebut hanya akan menjadi perisai sementara yang lambat laun kehilangan kepercayaan publik.
Tim Produksi :
- Penulis 1 : Moh. Rifqi Hilmawan
- Penulis 2 : Moch. Zakiyul Fuad
- Penyunting : Dwi Yoga Setya Buana
- Pemeriksa : Putri Lestari Kumkelo
- Pencari Isu Viral : Teddy Eka Agus S.
Editor LPM :Ndia Aulia_LPM
Opini hasil kolaborasi kelompok
Sumber
- Qodari: Efisiensi Anggaran Rp300 Triliun Jadi Jawaban Kritik Pemborosan APBN.
- Jawab Kritik Mahasiswa soal Pemborosan APBN, Pemerintah Klaim Sudah Menghemat Rp300 Triliun – Tribun Kaltim.
- Republika Online. Efisiensi Anggaran Prabowo Selamatkan APBN Hingga Rp300 Triliun.
- Readers.id. Prabowo Pangkas Anggaran Negara, Efisiensi. https://www.readers.id/prabowo-pangkas-anggaran-negara-efisiensi
- Tempo.co. Berita Terkini Indonesia dan Dunia.
- BBC News Indonesia.
- Pemerintahan Prabowo Hemat APBN Rp300 Triliun: Ini Strateginya.
- Pemerintah Klaim Berhasil Pangkas Pemborosan APBN Senilai Rp300 Triliun.
- Tribun Kaltim. Jawab Kritik Mahasiswa soal Pemborosan APBN, Pemerintah Klaim Sudah Menghemat Rp300 Triliun. https://kaltim.tribunnews.com/news/1152764/jawab-kritik-mahasiswa-soal-pemborosan-apbn-pemerintah-klaim-sudah-menghemat-rp-300-triliun
- Siar Indo. Jawab Aksi Mahasiswa, Qodari: Prabowo Sudah Hemat Rp300 Triliun dan Perangi Kebocoran APBN.
