Dilema Film ‘Pesta Babi’: Ketika Penyampaian Pesan Kemanusiaan Kurang ‎Memerhatikan Hak Narasumber”‎

Penulis

07/07/2026

Film dokumenter Pesta Babi menjadi perbincangan publik karena mengangkat persoalan masyarakat adat Papua yang terdampak pembangunan dan konflik agraria. Film ini menampilkan realitas masyarakat adat dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat masuknya proyek pembangunan ke wilayah mereka. Beberapa pihak merasa bahwa film ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perjuangan masyarakat adat untuk menjaga tanah, hutan, dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Tanah tidak hanya menjadi aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah, identitas, dan spiritual yang erat kaitannya dengan kehidupan. Adanya dokumenter tersebut membuat masyarakat luas menyadari berbagai permasalahan yang selama ini kurang diperhatikan, sehingga dapat mendorong kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan lingkungan di Papua, salah satunya ketika terjadi perubahan penggunaan lahan maupun konflik agraria yang dampaknya tidak hanya dirasakan dari segi ekonomi, tetapi juga keberlangsungan budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Keberadaan film ini membuka ruang diskusi tentang pentingnya melindungi hak-hak masyarakat adat di tengah pesatnya perkembangan yang terus berlanjut. Film dapat menjadi media hiburan sekaligus pendidikan yang mengajak masyarakat untuk lebih memahami permasalahan yang terjadi di Papua dari perspektif masyarakat adat itu sendiri.

Dalam sebuah film dokumenter, keterlibatan narasumber harus transparan dan berdasarkan konsensus. Hal ini memicu perdebatan tentang batasan antara kepentingan advokasi sosial dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang menjadi subjek film dokumenter. Beberapa pihak berpendapat bahwa tujuan mengangkat isu-isu sosial tidak boleh digunakan untuk mengabaikan hak-hak pribadi seseorang. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa dokumenter sering dibuat untuk menyampaikan realitas sosial yang perlu diketahui publik. Perbedaan pandangan ini akhirnya membuat polemik berkembang lebih luas, tidak hanya membahas isi film, tetapi juga membahas bagaimana proses pengumpulan data dan keterlibatan narasumber dalam sebuah karya dokumenter dilakukan.

Film dokumenter tersebut memunculkan pernyataan terkait penggunaan wajah dan identitas, seperti yang disampaikan oleh Mama Yasinta. Jika hal itu benar, maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika jurnalistik dan dokumenter, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap hak individu untuk menentukan bagaimana dirinya direpresentasikan di ruang publik. Persetujuan dari orang yang diwawancarai menjadi salah satu prinsip penting yang harus dihormati, karena hal tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap hak dan martabat seseorang. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, dapat timbul perasaan dirugikan atau bahkan merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Perlindungan terhadap narasumber merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan meskipun film tersebut memiliki tujuan sosial yang baik. Karya yang mengangkat isu kemanusiaan juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembuatannya. Isu yang diangkat oleh Mama Yasinta patut diperhatikan karena menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah film dokumenter tidak hanya diukur dari pesan yang disampaikan, tetapi juga sejauh mana proses produksinya menghormati hak-hak mereka yang menjadi bagian di dalamnya.

Meski demikian, ada juga pihak yang tetap mendukung penayangan film Pesta Babi karena dinilai memiliki nilai edukatif yang kuat, mampu menyajikan gambaran kontekstual dan dekat dengan kehidupan masyarakat adat Papua. Film ini dianggap mampu memperluas wawasan publik dan mendorong perhatian yang lebih serius terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial di Papua. Pesan yang disampaikan dinilai bermanfaat karena dapat mengungkap isu-isu yang selama ini kurang mendapat ruang dalam pemberitaan arus utama. Dokumenter tersebut diyakini mampu menciptakan empati publik terhadap kondisi masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pembangunan. Sebagian pihak berpendapat bahwa film ini tetap layak ditayangkan sebagai bagian kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi kepada publik, terutama isu-isu yang menyangkut kepentingan umum seperti hak-hak masyarakat adat dan keadilan sosial dengan tetap memerhatikan proses produksi dan etika dalam keterlibatan subjek.

Dapat disimpulkan bahwa film dokumenter Pesta Babi menimbulkan polemik publik terkait isi pesan sosial yang disampaikan dan aspek etika dalam proses produksinya terkait keterlibatan narasumber. Film ini dinilai penting sebagai media edukasi dan advokasi yang mampu membuka kesadaran masyarakat terhadap isu masyarakat adat Papua, konflik agraria, dan hak-hak kemanusiaan yang selama ini kurang diperhatikan. Film ini membuktikan bahwa dokumenter dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan realitas sosial kepada masyarakat luas, serta mendorong lahirnya diskusi publik. Namun, di sisi lain, muncul permasalahan terkait dugaan penggunaan identitas narasumber tanpa persetujuan yang jelas, sehingga menimbulkan perdebatan Polemik ini menunjukkan bahwa dalam menciptakan sebuah karya dokumenter, tujuan yang baik harus diimbangi dengan proses yang baik. Diperlukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis, terutama persetujuan dan perlindungan hak-hak responden agar tujuan penyampaian pesan sosial tetap berjalan tanpa mengabaikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui keseimbangan tersebut, dokumenter tidak hanya mampu menyampaikan pesan yang kuat kepada masyarakat, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Nama Kelompok