Republik Indonesia lahir dari pergulatan pikiran para pendiri bangsa (founding
fathers) yang memiliki konsep yang jelas dan cerdas akan masa depan
negaranya. Dalam pidatonya di Perayaan HUT RI 17 Agustus 1996, Bung Karno
pernah mengumandangkan pentingnya pembangunan karakter bangsa atau nation
and character building, yang intinya menekankan bahwa dalam membangun suatu
negara tidaklah cukup dengan membangun fisiknya saja, namun juga harus
membangun jiwa dan mentalnya.
Berangkat dari pemikiran tersebut yang sejalan dengan nafas amanah
pembukaan UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka diperlukan
suatu proses pendidikan yang membangun karakter bangsa dan bertujuan untuk
membentuk pribadi warga negara yang berkualitas. Pendidikan membutuhkan
instrumen atau alat untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, yakni kurikulum.
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1
Pasal 1 disebutkan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu”. Pada intinya Kurikulum diciptakan untuk mempermudah proses
pendidikan.
Perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan
nasional dan merumuskan kurikulum yang ideal memang cukup panjang. Setidaknya
tercatat sudah tiga belas kali sistem pendidikan Indonesia mengalami pergantian
kurikulum, yakni tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004,
2006, 2013, hingga kini terbit kebijakan baru yaitu Kurikulum Merdeka.
Kurikulum Merdeka lahir sebagai jawaban dari situasi dan kondisi pendidikan
Indonesia yang masih butuh banyak peningkatan dan diperparah dengan pandemi
Covid-19.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, Nadiem Makarim adalah pencetus terobosan
baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beliau yang mencetuskan Kurikulum
Merdeka sebagai program yang berupaya mentransformasikan pendidikan Indonesia
untuk menjadi lebih bermutu, berkualitas, modern, dan sesuai dengan
perkembangan zaman. Kurikulum Merdeka diciptakan lebih fleksibel sekaligus
berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta
didik.
Melansir dari detikedu, dalam artikel berjudul “Nadiem Paparkan Merdeka
Belajar di Forum Pendidikan Dunia EWF 2023”, transformasi pendidikan dengan
Kurikulum Merdeka melakukan beberapa terobosan besar yaitu: pertama adalah
mengganti ujian berbasis mata pelajaran dengan Asesmen Nasional (AN) yang lebih
menekankan proses pengembangan literasi dan numerasi serta kemampuan berpikir
peserta didik.
Kedua, menghadirkan kurikulum yang dapat
diimplementasikan secara sukarela dengan mengurangi konten pembelajaran
sebanyak 30–40%. Tujuannya yakni menekankan pada pembelajaran yang mendalam,
mengalokasikan 20% untuk pembelajaran berbasis projek, serta memberikan
keluasan bagi guru untuk mengatur kecepatan proses pembelajaran sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
Ketiga, jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan
tinggi. Perubahan diterapkan sejak tes masuk sehingga lebih holistik. Keempat,
meningkatkan kompetensi guru dari pendidikan pra guru hingga kepala sekolah
dengan program Guru Penggerak. Kelima, meningkatkan kompetensi
literasi dan numerasi peserta didik melalui intervensi spesifik dan tepat
sasaran. Keenam, pemanfaatan teknologi digital dalam akselerasi
transformasi sistem pendidikan.
Jika ditelaah lebih jauh, transformasi pendidikan yang digagas oleh Nadim
Makariem jelas mencontoh pada sitem pendidikan di Finlandia yang memiliki
peringkat kualitas pendidikan terbaik di dunia. Meskipun tidak mencontoh
seluruhnya, Kurikulum Merdeka tetap menjadi gagasan dan trobosan besar yang
patut mendapat dukungan dari semua pihak. Kendatipun demikian, sebuah kebijakan
dalam implementasinya tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, juga
mengalami kendala serta hambatan dalam perjalanannya.
Tantangan dan hambatan tersebut seperti yang dialami Nurhadi, seorang
pendidik dan fasilitator sekolah penggerak di Depok, dalam artikel
detiknews.com berjudul “Hambatan Terbesar Kurikulum Merdeka”, menyebutkan bahwa
kesenjangan antarwilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sudah
berlangsung sangat lama jauh lebih dahsyat dampaknya bagi pemerataan mutu
pendidikan. Di samping itu, minimnya prasarana pendidikan, seperti jaringan
internet dan fasilitas sekolah lainnya menjadi kendala tersendiri bagi
implementasi Kurikulum Merdeka di sejumlah daerah di Indonesia, khusunya daerah
pelosok desa.
Persoalan teknis tersebut dapat segera diatasi seiring berjalannya
waktu, namun yang lebih penting adalah konsistensi kebijakan yang perlu
dipertahankan. Kurikulum Merdeka harus diperkuat dan diperkokoh secara legal
agar tidak diganti dengan kebijakan lain apabila berganti pemerintahan. Penulis
merekomendasikan untuk merevisi aturan setingkat undang-undang agar memasukkan
Kurikulum Merdeka secara lebih khusus dalam undang-undang. Sehingga,
keberlanjutan Kurikulum Merdeka untuk jangka panjang memiliki kepastian hukum
yang jelas dan kuat. Hal ini dikarenakan berganti-gantinya kebijakan pada
sektor pendidikan dapat menciptakan kebingungan dan kesia-siaan yang berdampak
destruktif pada sistem pendidikan nasional kita.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara
kontekstual pendidikan Indonesia sekarang ini sedang dalam masa tunggu dengan
kehadiran Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan. Beliau sangat melihat
perlu adanya perombakan luar biasa tentang konsep pendidikan di Indonesia.
Namun, perlu disadari bersama bahwa ketertinggalan pendidikan di Indonesia
sangatlah jauh. Selain itu, mengubah sesuatu yang sudah lama mengakar kuat di
Indonesia juga sangat sulit, sehingga diperlukan adanya kesabaran untuk melihat
atau membuktikan hasil dari pemikiran tersebut.
Penulis
adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan
2020 FKIP, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
