Opini

Analisis Dampak Penguatan Dolar AS terhadap Masyarakat Desa dan Kritik terhadap ‎Komunikasi Populis Pemerintah

Penulis

14/07/2026

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk yang menyebutkan bahwa “rakyat desa tidak pakai dolar kok” memicu gelombang perdebatan di ruang publik. Secara harfiah, pernyataan tersebut memang benar karena transaksi harian masyarakat di pedesaan hampir seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Pemerintah tampaknya menggunakan gaya komunikasi populis yang menyederhanakan persoalan sebagai bagian dari upaya meredam kepanikan psikologis masyarakat di tengah gejolak nilai tukar. Untuk memperkuat narasi optimisme tersebut, pemerintah juga menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan, seperti menaikkan BI Rate menjadi 5,50%, membatasi transaksi valuta asing tanpa underlying assets hingga maksimal USD25.000 per bulan, serta menjaga stabilitas harga elpiji dan BBM bersubsidi. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif makroekonomi dan struktur ekonomi nasional, narasi tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Meskipun masyarakat desa tidak melakukan transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat secara langsung, aktivitas ekonomi mereka tetap terhubung dengan rantai pasok global. Ketika nilai tukar rupiah melemah secara signifikan, dari sekitar Rp16.660 hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga menjalar hingga ke sektor-sektor ekonomi di pedesaan. Sebagai basis utama produksi pertanian dan peternakan, masyarakat desa masih bergantung pada berbagai bahan baku impor, sehingga penguatan dolar berpotensi memicu imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor. Kondisi tersebut kemudian meningkatkan biaya produksi dan secara tidak langsung menekan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Dampak penguatan dolar semakin terlihat pada meningkatnya harga berbagai input produksi pertanian dan peternakan. Data di lapangan menunjukkan bahwa harga pupuk nonsubsidi jenis NPK kemasan 50 kilogram mengalami kenaikan sekitar 20–33 persen, yaitu dari sekitar Rp700.000 menjadi Rp930.000 per sak. Kenaikan serupa juga terjadi pada pupuk ZA Plus dan KCL. Di sektor peternakan, harga pakan ternak di berbagai daerah sentra produksi seperti Blitar Raya dan Jember meningkat hingga sekitar Rp30.000 per karung berukuran 50 kilogram akibat naiknya harga bahan baku impor. Ironisnya, pada saat biaya produksi terus meningkat, harga telur di tingkat peternak justru turun hingga sekitar Rp20.600 per kilogram. Ketimpangan tersebut menyebabkan margin keuntungan peternak semakin menipis bahkan mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Tekanan ekonomi akibat penguatan dolar juga dirasakan pada sektor energi dan kesehatan yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat desa. Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengalami kenaikan sekitar 32,1 persen, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, yang dipengaruhi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak yang mencapai sekitar 59 persen dari kebutuhan nasional. Di sektor kesehatan, harga obat-obatan turut meningkat hingga sekitar 10 persen pada awal Juni 2026 karena sekitar 80–90 persen bahan baku farmasi nasional masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya memengaruhi sektor industri dan perdagangan internasional, tetapi juga berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat desa melalui kenaikan biaya produksi, distribusi, energi, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara narasi politik yang berupaya menenangkan masyarakat dan realitas ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi di tengah gejolak nilai tukar rupiah tidak dapat hanya mengandalkan komunikasi publik yang bersifat menenangkan atau menyederhanakan persoalan. Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara jujur, transparan, dan berbasis data agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Di samping itu, kebijakan jangka panjang harus diarahkan pada penguatan hilirisasi industri, peningkatan kemandirian pangan dan energi, serta pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku impor agar dampak fluktuasi nilai tukar dapat diminimalkan. Keberhasilan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global pada akhirnya tidak hanya diukur dari kemampuan membangun narasi politik yang optimistis, tetapi juga dari efektivitas kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat, melindungi petani dan peternak, serta mempertahankan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan.

Tim Produksi :