Tindakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menyegel lahan parkir sebuah minimarket karena adanya juru parkir liar (jukir liar) adalah langkah tepat yang patut diapresiasi secara luas. Masalah jukir liar ini telah lama menjadi keluhan masyarakat, menciptakan keresahan, dan merugikan berbagai pihak.
Fenomena jukir liar seringkali meresahkan karena mereka menarik uang parkir secara semena-mena, tanpa aturan yang jelas, dan tanpa memberikan karcis resmi kepada pengendara. Padahal, banyak minimarket memiliki kebijakan parkir gratis bagi pengunjung sebagai bagian dari layanan mereka. Keberadaan jukir liar ini tidak hanya merugikan warga secara ekonomi, karena harus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang seharusnya gratis, tetapi juga menciptakan rasa tidak nyaman dan bahkan ketakutan saat berbelanja. Lebih jauh lagi, uang yang ditarik secara liar tersebut tidak masuk ke dalam kas pendapatan daerah, melainkan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan praktik pungutan liar yang merugikan keuangan kota dan masyarakat.
Langkah tegas penyegelan lahan parkir oleh Wali Kota Surabaya menjadi peringatan penting bagi para pengelola usaha. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota tidak akan mentolerir pembiaran terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab menguasai area parkir mereka dan melakukan pungutan liar. Pemerintah kota harus terus melakukan pemantauan dan memberikan sanksi tegas jika praktik serupa masih ditemukan di kemudian hari. Ketegasan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong pengelola usaha untuk lebih proaktif dalam menjaga ketertiban di area mereka.
Ke depan, sistem perparkiran di kota-kota besar seperti Surabaya perlu dibenahi secara menyeluruh. Salah satu solusi yang bisa diimplementasikan adalah dengan memperluas penggunaan sistem parkir elektronik yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini dapat meminimalisir praktik pungutan liar dan memastikan bahwa pendapatan parkir masuk ke kas daerah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga memegang peranan penting. Masyarakat perlu diedukasi agar berani menolak membayar parkir jika tidak disertai karcis resmi atau jika petugas parkir tidak mengenakan atribut resmi yang menunjukkan identitas mereka sebagai juru parkir yang sah.
Ketertiban kota adalah tanggung jawab bersama. Wali Kota Surabaya telah menunjukkan sikap tegas dan kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi masalah jukir liar. Kini, saatnya bagi warga dan pelaku usaha untuk turut serta mendukung upaya ini. Dengan kerja sama yang solid, Surabaya dapat menjadi kota yang lebih tertib, nyaman, dan bebas dari praktik pungutan liar parkir.
Penulis : Ahmad Zulfa Adi
Editor : Siti Mahmudah
